149 Gugatan Pasangan Calon ke MK Bukti KPU Belum Profesional

image


149 Gugatan Pasangan Calon ke MK Bukti KPU Belum Profesional

Jakarta - Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak gelombang pertama telah dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Namun, tak setelah Pilkada serentak dilaksanakan gugatan pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi (MK) membanjir.

Membanjirnya gugatan pasangan calon ke MK adalah sebuah bukti Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum profesional dalam menyelenggarakan Pilkada. “Asas pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil masih sebatas slogan, karena politik uang masih marak” kata Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI), Benny. Kamis (31/12).

Benny memaparkan, sebanyak 149 gugatan gugatan pasangan calon ke MK bersifat administratif. “Saya memprediksi tidak lebih dari separuh sengketa hasil pilkada yang diajukan ke MK akan diperiksa lebih lanjut oleh hakim,” kata dia.

Ia menandaskan, pintu masuk gugatan Pilkada ke MK ialah Pasal 158 UU 8 / 2015 tentang Pilkada mensyaratkan hanya sengketa dengan selisih suara 0,5% hingga 2% saja yang dapat berlanjut ke persidangan.

Menurut Benny, Pasal 158 UU tersebut menyeleksi penerimaan gugatan oleh MK atas dasar selisih suara berdasarkan jumlah penduduk di provinsi, kota, atau kabupaten yang jadi peserta pilkada. Cakupan selisihnya, dari 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%. “Semakin banyak jumlah penduduknya, semakin kecil pula persentase selisih suara atas dasar hasil rekapitulasi KPU. Jadi peluang ratusan pasangan calon kepala daerah yang untuk mendapatkan keadilan konstitusional itu terkunci dengan adanya Pasal 158 tersebut ,” urai Benny.

Ia menegaskan Pilkada seharusnya memberi kontribusi dalam perkembangan politik yang lebih demokratis. Jangan sampai justru membuat kemunduran peradaban demokrasi. Menurut Benny, politik uang masih marak terjadi. “KPU memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan integritas pilkada,” tegasnya.

Ia mengatakan, rendahnya kualitas Pilkada tahun-tahun sebelumnya, seperti praktik politik uang, intimidasi, jual beli suara, karut marut daftar pemilih tetap, merupakan permasalahan kronis dalam pilkada selama ini. “Sepertinya KPU masih kedodoran, bahkan dalam hal sosialiasi pilkada pun masih kedodoran,” kritik Benny. Karena itu, KPU harus kreatif dan inovatif memanfaatkan sosialisasi melalui internet dan media sosial.

Benny menjelaskan, KPU Indonesia sudah seharusnya lebih diperkuat, baik dalam hal anggaran, maupun dalam hal kewenangan.

Ia memberi contoh, KPU di Thailand itu lebih berwibawa dan powerfull. Mereka memiliki kartu kuning dan kartu merah, seperti layaknya wasit dalam permainan sepak bola. Bahkan, mereka dapat mendiskualifikasi peserta yang terbukti melakukan kecurangan. “Fenomena ini masih langka terjadi di Indonesia. Sebab permasalahan tindak pidana seperti politik uang, kasusnya acapkali ditaruh di peti es alias tidak pernah diusut secara hukum,” ucap Benny.

Selain itu, Benny setuju adanya pembatasan dana kampanye pasangan calon kepala daerah. Ia mendukung adanya aturan tegas tentang pembatasan dana kampanye. Iklan di televisi harus dibatasi. Harapannya agar para pasangan calon terjun langsung di masyarakat. “Kampanye tatap muka sebenarnya lebih efektif dan membangun budaya dialogis, tidak monolog seperti iklan di televisi, radio, media cetak dan media online,” katanya.

Ia mendorong KPU dan Parpol agar melaksanakan pilkada yang berintegritas supaya rakyat memiliki pemimpin yang berkualitas. “Melalui pilkada telah lahir pemimpin rakyat seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, Tri Rismaharini, Dedi Mulyadi, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil,” Benny sekadar memberi contoh. Ia menjelaskan dalam skala yang lebih makro, kasus korupsi di pemerintahan daerah membuktikan kegagalan KPU dan parpol yang tidak dapat memunculkan orang-orang bersih, sekaligus tidak dapat membuat sistem yang dapat melahirkan pemimpin bersih.


Thu, 31 Dec 2015 @17:50


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

www.solorayanews.com
image

Solo Raya News

0816676507


Inspirasi Kebangkitan Rakyat
Tamu Kami

Kalender

SERBA SAPI MAS JOKO LEMBU
image

Jl. Penjalinan Godegan, Mojolegi, Teras

( Depan PT. Hanil Indonesia )

 

DAFTAR MENU

Tengkleng                  Rp. 15.000,-

Tongseng                   Rp. 15.000,-

Gule                              Rp. 10.000,-

Oseng Oseng Kikil     Rp. 10.000,-

Kare Bayam Sapi        Rp. 8.000,-

Oseng Boncis Daging  Rp. 8.000,-

Sop Iga                          Rp. 15.000,-

Sop Buntut                     Rp. 20.000,-

Copyright © 2018 · All Rights Reserved