Bupati Sukoharjo Pimpin Unjuk Rasa Pelajar, Ganjar Sebut Bupati Sukoharjo Langgar Undang-Undang

image

SUKOHARJO – Ada yang berbeda di kawasan Bundaran Adipura di Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/3). Di lokasi itu, Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya memimpin aksi unjuk rasa para pelajar sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.

Salam ansi itu, Wardoyo berama 16 ribu pelajar menyuarakan penolakan atas rencana pengelolaan SMA/SMK oleh pemerintah provinsi. Gelombang massa pelajar sudah terlihat sebelum pukul 08.00.

Sebagaimana diberitakan Jawa Pos Radar Solo, mereka datang ke lokasi yang tak jauh dari rumah dinas bupati itu dengan membawa beragam pamflet. Antara lain bertuliskan Rumangsamu Penak (memangnga enak, red), Kabupaten Wae Rasah Repot-Repot (kabupaten saja, tidak usah repot-repot), Kebacut Penak Melu Bupati (terlanjur enak ikut bupati, red) dan sebagainya.

Semakin siang, massa bertambah banyak. Sekitar pukul 09.00, Bupati Wardoyo terlihat merangsek ke kerumunan untuk berorasi.

”Kami telah memberikan pendidikan gratis. Tapi bila pendidikan SMA/SMK diambilalih provinsi, apakah pendidikan gratis ini akan berjalan terus?” teriaknya.

Menurut Wardoyo, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ikut mengatur pengelolaan SMA/SMK di tangan pemerintah provinsi jelas kurang berpihak kepada daerah. Sebab, kewenangan daerah di bidang pendidikan berkurang.

Ia menegaskan, selama ini Pemkab Sukoharjo telah memiliki program pendidikan gratis 12 tahun untuk pendidikan dasar sampai menengah dan atas. Selain itu, UU Pemda yang baru itu juga dituding tidak sejalan dengan semangat reformasi otonomi daerah.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Sukoharjo Bambang Sutrisno khawatir bila pengelolaan SMA/SMK diambilalih provinsi maka program pendidikan gratis 12 tahun menjadi tidak jelas. ”Selama ini program itu sudah berjalan,” katanya.

Kapolres Sukoharjo AKBP Andy Rifai menuturkan, dari izin yang dia terima, ada  16 ribu pelajar yang dikerahkan mengikuti aksi damai itu. Sedangkan polres setempat menerjunkan sebanyak 400 personel untuk melakukan pengamanan.

Sementara Ketua Forum Lintas Aktivis Sukoharjo Bambang Hermanto menyayangkan aksi tersebut. Sebab kegiatan belajar mengajar (KBM) pelajar menjadi terganggu. ”Apalagi jumlah siswa mencapai ribuan,” tuturnya.


Ganjar Sebut Bupati Sukoharjo Langgar Undang-undang

dok.timlo.net/putra kurniawan

SUKOHARJO; Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menilai Bupati Sukoharjo, Wardoyo, telah melanggar undang-undang terkait aksi demo menolak pengambilalihan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ke Pemerintah Provinsi. Selain itu, orang nomor satu di Jateng itu juga menyayangkan aksi demo yang melibatkan para guru dan siswa di Sukoharjo. 


"Pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Kota/Kabupaten ke Pemprov merupakan amanat undang-undang.  Sementara seorang kepala daerah saat pelantikan telah mengangkat sumpah untuk menjalankan undang-undang dan aturan pelaksanaan," ungkap Ganjar menjawab wartawan usai membuka Lokakarya Peran Pemerintah dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin, di Balaikota Solo, Selasa (29/03/2016), sehingga dalam aksi itu telah pula terjadi pengingkaran atas sumpah yang pernah diucapkan.

Satu hal lagi yang merisaukan, tegasnya, aksi tersebut juga melibatkan para siswa yang sebagian diantaranya harus mempersiapkan diri mengikuti ujian nasional. Tidak setuju terhadap keputusan pemerintah boleh saja, ujar Ganjar, namun harus disampaikan dan dibicarakan secara elegan, bukan dengan cara demo dengan melibatkan siswa yang sebenarnya tak berurusan langsung dengan pengambilalihan pengelolaan sekolah. "Kalau memang sebuah kebijakan berdampak pada kerugian, biarlah kepala daerah yang menjadi korban," tegasnya.

Menjawab pertanyaan rumor yang menyebut siswa nantinya dibebani biaya pendidikan ketika pengelolaan SMA/SMK diambil alih Pemprov, Ganjar menyangkal keras. "Tidak ada yang berbeda dalam hal pembiayaan pendidikan," jelasnya, bahkan pemerintah kota/ kabupaten masih pula dapat menyalurkan bantuan biaya pendidikan kepada rakyatnya. Ibaratnya, pengambilalihan pengelolaan ini hanya terjadi perpindahan dari kantong kanan ke kantong kiri. 

Thu, 31 Mar 2016 @03:25


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

www.solorayanews.com
image

Solo Raya News

0816676507


Inspirasi Kebangkitan Rakyat
Tamu Kami

Kalender

SERBA SAPI MAS JOKO LEMBU
image

Jl. Penjalinan Godegan, Mojolegi, Teras

( Depan PT. Hanil Indonesia )

 

DAFTAR MENU

Tengkleng                  Rp. 15.000,-

Tongseng                   Rp. 15.000,-

Gule                              Rp. 10.000,-

Oseng Oseng Kikil     Rp. 10.000,-

Kare Bayam Sapi        Rp. 8.000,-

Oseng Boncis Daging  Rp. 8.000,-

Sop Iga                          Rp. 15.000,-

Sop Buntut                     Rp. 20.000,-

Copyright © 2018 · All Rights Reserved